Pernikahan Siri dan Risiko yang Mengancam Kesehatan Perempuan
Pernikahan siri sering kali ditawarkan sebagai solusi cepat untuk menghindari zina atau mempercepat proses ibadah. Namun, di balik narasi kemudahan ini, tersembunyi berbagai risiko yang bisa sangat berdampak pada kesehatan perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang paling rentan karena kurangnya perlindungan hukum dan akses layanan kesehatan.
Batasan Akses ke Layanan Kesehatan
Di Indonesia, sistem jaminan kesehatan nasional (BPJS Kesehatan) sangat bergantung pada data kependudukan. Salah satu syarat utama untuk masuk dalam program BPJS adalah memiliki Kartu Keluarga (KK). Dalam pernikahan siri, istri tidak bisa dimasukkan ke dalam KK suaminya sebagai “Istri”.
Bayangkan situasi di mana seorang istri jatuh sakit parah dan membutuhkan pengobatan darurat. Tanpa buku nikah, ia tidak bisa didaftarkan sebagai tanggungan suami dalam BPJS PBI atau BPJS Perusahaan tempat suami bekerja. Akibatnya, semua biaya pengobatan harus ditanggung sendiri. Jika suami tidak mau bertanggung jawab, perempuan akan kesulitan menanggung beban finansial tersebut.
Bahaya di Meja Persalinan
Fase kehamilan dan persalinan merupakan momen kritis bagi kesehatan fisik dan mental perempuan. Tanpa buku nikah, akses ke layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) sering kali terhambat secara administratif. Selain itu, risiko penelantaran juga semakin tinggi. Stres akibat ketidakpastian finansial selama kehamilan dapat memicu kondisi seperti preeklamsia atau kelahiran prematur.
Jika suami siri meninggalkan istrinya saat biaya persalinan membengkak, beban fisik dan mental yang dialami ibu bisa berakibat fatal, baik bagi dirinya maupun bayinya.
Kesehatan Mental yang Terancam
Kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental. Perempuan dalam pernikahan siri hidup dalam ketidakpastian yang konstan. Rasa takut ditinggalkan sewaktu-waktu tanpa bisa menuntut hak nafkah atau harta gono-gini menciptakan kecemasan yang berkepanjangan.
Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), istri siri sulit menggunakan UU Penghapusan KDRT secara maksimal karena sulit membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah secara negara. Kondisi ini bisa menyebabkan depresi berat dan trauma psikologis yang berkepanjangan.
Dampak pada Kesehatan Anak
Anak yang lahir dari pernikahan siri, meskipun kini bisa mendapatkan akta kelahiran, sering kali hanya mencantumkan nama ibunya. Hal ini membebankan seluruh tanggung jawab kesehatan anak kepada ibu. Jika sang ibu sakit atau tidak mampu secara finansial karena tidak adanya nafkah yang mengikat hukum dari ayah, akses anak terhadap gizi dan imunisasi dasar bisa terabaikan.
Sebuah Renungan
Menikah secara sah di mata negara bukan sekadar mematuhi hukum duniawi. Itu adalah bentuk proteksi kesehatan tertinggi yang bisa diberikan seorang laki-laki kepada pasangannya. Buku nikah adalah “asuransi” yang menjamin bahwa ketika sakit, istri punya hak untuk dirawat. Ketika hamil, ia punya hak untuk dilindungi. Dan ketika jiwanya lelah, ia punya payung hukum untuk berteduh.
Bagi perempuan, menyadari risiko ini adalah langkah awal untuk menyayangi diri sendiri. Kesehatanmu, fisik maupun mental, terlalu berharga untuk diletakkan di atas janji yang tidak memiliki kekuatan hukum.
Komentar