Sorot1.id — Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia. Pemko Batam sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Istimewanya, capaian gemilang ini sekaligus menandai keberhasilan Kota Batam dalam meraih dan mempertahankan opini WTP selama 14 kali berturut-turut.
Diserahkan Langsung di Kantor BPK Kepri
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (02/06/2026).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri, Emmy Mutiarini, menyerahkan langsung dokumen LHP tersebut kepada para kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Riau.
Emmy menjelaskan, opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama audit yang ketat, yaitu:
-
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
-
Kecukupan pengungkapan (full disclosure).
-
Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
-
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti guna semakin memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Emmy Mutiarini.
Li Claudia Chandra: Cerminan Transparansi dan Motivasi Kerja Nyata
Merespon pencapaian luar biasa ini, Plh Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam. Menurutnya, WTP ke-14 ini adalah buah dari konsistensi dan kerja keras kolektif.
“Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan di atas kertas, tetapi menjadi cerminan nyata komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai konstitusi,” tegas Li Claudia.
Ia menambahkan, raihan historis ini akan dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk memperkuat sistem pengawasan internal, serta memastikan seluruh catatan dan rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara optimal.
“Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini harus kami jaga dengan kerja nyata. Pemko Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan yang semakin prima bagi masyarakat Batam,” pungkasnya.
Fondasi Kuat Pembangunan Batam
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama hampir satu setengah dekade ini membuktikan bahwa roda pemerintahan di Kota Batam berjalan di atas fondasi akuntabilitas yang kokoh. Transparansi anggaran ini diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat di kota berlambang Madani ini. (***)
Editor : Ramadhan
Komentar