Sorot1.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengambil langkah proaktif untuk mempercepat pembentukan Komando Daerah Militer (KODAM) di wilayahnya.
Meski dalam jadwal TNI AD pembentukan KODAM Gorontalo direncanakan pada 2028, Pemprov berharap dapat mempercepat prosesnya agar bisa terealisasi lebih awal, bahkan pada 2026.
Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim menyampaikan komitmen ini dalam rapat koordinasi daring yang membahas kesiapan tata ruang untuk pembentukan 22 KODAM baru.
Menurut Sofian, Pemprov Gorontalo siap memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan lahan dan penataan ulang posisi militer.
“Kami sangat mendukung. Mudah-mudahan tidak perlu menunggu sampai 2028. Siapa tahu bisa dipercepat di 2027 atau bahkan 2026, karena dari sisi kesiapan kami siap memberikan dukungan penuh,” ujar Sofian.
Strategi Penataan Ruang untuk Pertahanan
Dukungan nyata ini telah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan ini mencakup alokasi lahan khusus untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan.
Secara teknis, lokasi pembangunan KODAM baru akan memanfaatkan area Batalyon 713 di Tuladenggi, Telaga, yang dinilai strategis karena dekat dengan pusat kota. Sementara itu, Korem Nani Wartabone akan tetap berada di lokasinya saat ini, dengan lahan seluas 25 hektar yang sudah disiapkan Pemprov.
Sebagai konsekuensi dari pembangunan KODAM, Batalyon 713 akan dipindahkan ke lokasi baru di perbatasan Gorontalo-Sulawesi Tengah, tepatnya di wilayah Pohuwato. Pemindahan ini bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari strategi untuk memperkuat struktur pertahanan di perbatasan.
“Kami sudah berdiskusi dengan Korem Nani Wartabone, dan rencananya batalyon pembangunan akan diperkuat di tiga titik, yakni Boalemo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato,” terang Sofian.
Dengan penataan ulang posisi batalyon dan dukungan penuh dari Pemprov, Sofian meyakini bahwa rencana pembentukan KODAM Gorontalo dapat segera terealisasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan nasional dan mempererat koordinasi antara militer dan pemerintah daerah. (***)
Redaktur : Ramadan
Komentar