BATAM, (SOROT1.ID) – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memimpin langsung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang diselaraskan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Pertemuan strategis ini digelar di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, pada Jumat (19/6/2026).
Dalam forum tersebut, Amsakar menyoroti secara tajam angka inflasi Kota Batam yang saat ini menyentuh 3,99 persen. Angka ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena telah melampaui batas target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah pusat di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Berdasarkan potret data TPID, terdapat lima komoditas utama yang menjadi motor penggerak inflasi di Batam, yaitu emas perhiasan, tarif angkutan udara, beras, daging ayam ras, serta kelompok makanan jadi.
Wali Kota Batam meminta seluruh stakeholder bergerak cepat mengintervensi harga di tingkat lokal, sekaligus memberikan catatan khusus bagi kebijakan transportasi makro.
“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti tarif angkutan udara, kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” ujar Amsakar Achmad.
Selain persoalan inflasi, Amsakar juga menyoroti anomali data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat sebesar nol persen. Menurutnya, angka tersebut tidak seirama dengan indikator riil di lapangan yang justru menunjukkan tren positif, seperti melonjaknya kunjungan wisatawan, realisasi investasi yang masif, serta stabilitas dunia usaha.
Guna mengurai benang kusut tersebut, Pemko Batam menjadwalkan rapat koordinasi khusus bersama BP Batam, Bank Indonesia, BPS, dan Bea Cukai untuk melakukan penelaahan data secara komprehensif.
“Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah. Sulit menentukan kebijakan yang tepat jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” tegas Wali Kota dengan nada lugas.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Wijidarto, menjelaskan bahwa tingginya inflasi di Batam juga dipicu oleh kuatnya daya beli masyarakat yang disokong oleh kokohnya sektor industri. Namun, tingginya konsumsi ini berhadapan dengan tantangan keterbatasan lahan pertanian produktif, sehingga Batam sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.
Uniknya, BI mencatat emas perhiasan tetap konsisten menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam selama tiga tahun terakhir, disusul oleh lonjakan harga makanan siap saji seperti nasi campur dan nasi goreng.
Stabilitas harga dan keakuratan data menjadi modal krusial, sebab hal inilah yang menjadi parameter utama para investor sebelum menanamkan modalnya di Batam.
Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam pertemuan ini Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suhar, Kepala BPS Kota Batam, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Bulog, serta unsur TPID lainnya. Melalui HLM ini, seluruh instansi sepakat memperketat pengawasan pasar tradisional demi menjaga stabilitas harga yang berkelanjutan. (***)
Editor : Ramadhan
Komentar