Sorot1.id — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Batam yang tengah merancang Ranperda Pengendalian Kependudukan dan Mobilitas Penduduk. Regulasi ini diapresiasi sebagai solusi cerdas untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk yang super cepat dengan ketersediaan lapangan kerja, sekaligus menjaga daya saing investasi Batam di kancah regional.
Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi SPI 2024 di Dompak, Selasa (14/10/2025), Gubernur Ansar menegaskan bahwa Batam, sebagai lumbung investasi, menjadi magnet yang menarik arus pencari kerja tak terbendung. Kondisi ini, kata Ansar, menyebabkan Kepri masih menduduki posisi kedua tertinggi pengangguran nasional, meskipun TPT telah turun signifikan dari 7,61% menjadi 6,89% dalam dua tahun terakhir.
“Batam memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia. Mereka yang datang tanpa kualifikasi yang siap, justru menambah angka pengangguran kita. Ini harus diwaspadai,” ujar Ansar.
Gubernur menyambut baik inisiatif Wali Kota Amsakar Achmad untuk membuat regulasi yang berfungsi “menyeleksi kedatangan orang ke Batam.” Ansar khawatir, tanpa pengendalian, potensi kerawanan sosial akan meningkat dan mengganggu iklim investasi.
“Jika arus ini tidak dikendalikan, kita akan kesulitan bersaing dengan wilayah tetangga seperti Johor, Malaysia,” tegasnya.
Ansar menambahkan, penertiban kependudukan ini juga kunci untuk menekan Gini Ratio (ketimpangan ekonomi) di Kepri. Langkah ini diyakini akan memperkuat stabilitas sosial dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di tengah capaian investasi Kepri yang melambung, mencapai Rp47 triliun atau 137% dari target tahun 2024. (AS)
Redaktur : Ramadan
Komentar