BATAM, (SOROT1.ID) — Letak geografis Kota Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikannya wilayah yang strategis sekaligus rawan terhadap praktik kejahatan transnasional. Menyikapi tantangan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mengambil langkah progresif dengan memperkuat benteng pertahanan berbasis masyarakat.
Pada Selasa (9/6/2026), Imigrasi Batam secara resmi meluncurkan program Desa Binaan Imigrasi yang berpusat di RW 23 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen nyata dalam memutus rantai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui pendekatan kolaboratif.
Kelurahan Tanjung Sengkuang dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah yang berada di garis pantai ini memiliki karakteristik geografis yang membutuhkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra menjelaskan bahwa kawasan pesisir kerap dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk melakukan aktivitas ilegal, termasuk pengiriman pekerja migran non-prosedural.
”Pembentukan Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah nyata dalam memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat. Tanjung Sengkuang memiliki letak yang sangat strategis. Melalui program ini, kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi menjadi subjek atau mitra aktif Imigrasi dalam mendeteksi secara dini berbagai indikasi TPPO maupun TPPM,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Batam dalam sambutannya.
Peresmian ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Kecamatan Batu Ampar, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan dari unsur TNI dan Polri. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan adanya sinergi yang solid dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.
Acara peresmian tersebut dirangkaikan dengan sesi sosialisasi keimigrasian yang berlangsung interaktif. Tim edukasi dari Imigrasi Batam memberikan pembekalan mendalam mengenai modus operandi terbaru yang sering digunakan oleh para pelaku perdagangan orang, seperti iming-iming gaji tinggi di luar negeri melalui jalur non-resmi dan manipulasi dokumen.
Selain itu, warga juga dibekali pemahaman mengenai cara mengidentifikasi pergerakan orang asing atau aktivitas mencurigakan di pelabuhan rakyat, serta mekanisme pelaporan yang cepat dan aman kepada pihak berwenang.
Masyarakat RW 23 Tanjung Sengkuang menyambut positif inisiatif ini. Warga menyatakan kesiapan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam jaringan pengawasan komunitas.
”Kami merasa lebih tercerahkan. Selama ini kami ingin melapor tapi bingung prosedurnya seperti apa. Dengan adanya Desa Binaan ini, kami merasa lebih dekat dengan Imigrasi dan siap menjaga lingkungan kami dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” ungkap salah seorang tokoh warga yang hadir.
Langkah taktis yang dilakukan oleh Imigrasi Batam ini merupakan implementasi langsung dari perintah harian Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko.
Dirjen Imigrasi secara konsisten menekankan bahwa fungsi pengawasan keimigrasian tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya sinergi lintas instansi dan keterlibatan aktif masyarakat lokal.
Melalui paradigma baru ini, Imigrasi tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai institusi birokrasi yang hanya mengurusi dokumen perjalanan atau paspor. Lebih dari itu, Imigrasi memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam melindungi kedaulatan negara dan warga negara dari ancaman kejahatan transnasional, sekaligus bertindak sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Program Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Tanjung Sengkuang ini diproyeksikan sebagai pilot project (proyek percontohan). Pihak Imigrasi Batam menegaskan bahwa program ini tidak akan berhenti pada seremonial belaka.
Kedepannya, evaluasi berkala akan terus dilakukan.
Imigrasi Batam berkomitmen untuk mereplikasi dan memperluas jangkauan Desa Binaan Imigrasi ke berbagai wilayah pesisir dan titik rawan lainnya di Kota Batam. Target utamanya adalah membangun ekosistem pengawasan berbasis komunitas yang mandiri, cerdas, dan tangguh di seluruh wilayah Batam demi mewujudkan Zero-TPPO. (***)
Editor : Ramadhan
Komentar