BATAM, (SOROT1.ID) — Pemerintah Kota Batam memberikan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (17/6/2026) siang.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan, dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda. Sementara dari pihak eksekutif, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Firmansyah, hadir membacakan tanggapan tertulis Wali Kota Batam.
Dalam sambutan tersebut, Pemko Batam mengapresiasi sinergi legislatif yang mengantarkan Kota Batam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Namun, pemerintah juga tidak menampik sejumlah catatan evaluasi dari fraksi-fraksi, termasuk realisasi belanja daerah yang berada di angka 90,44 persen.
Sekdako Firmansyah menjelaskan, belum optimalnya serapan belanja modal dan infrastruktur di sejumlah OPD dipengaruhi oleh efisiensi anggaran, sisa hasil tender, kendala pembebasan lahan, hingga pemutusan kontrak kerja.
“Ke depan, hal ini menjadi bahan evaluasi total melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta penguatan monitoring pelaksanaan program,” ujar Firmansyah.
Menanggapi sorotan fraksi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pemko Batam menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, dan pengelolaan persampahan di tahun-tahun mendatang. Di sisi lain, Pemko juga memaparkan pertumbuhan positif di mana nilai aset daerah kini telah menembus angka Rp13,72 triliun.
Usai mendengar jawaban eksekutif, Ketua DPRD Batam H. Muhammad Kamaluddin meminta Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk segera melakukan pembahasan marathon bersama Tim Anggaran Pemko Batam mengingat terbatasnya waktu. (Dan)
Editor : Ramadhan
Komentar