BATAM, (SOROT1.ID) – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali menjadi sorotan nasional dalam peta stabilitas politik dan keamanan Indonesia. Jumat (3/7/2026), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menyambangi Markas Polda Kepri di Batam. Kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sinyal kuat pemerintah pusat terkait pentingnya “payung keamanan” bagi masa depan ekonomi kawasan perbatasan.
Di hadapan jajaran Forkopimda Kepri, Menko Polkam menegaskan satu narasi kunci: Keamanan adalah variabel penentu investasi. Di tengah ambisi Batam untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi, gangguan sekecil apa pun di wilayah perbatasan dapat berdampak sistemik pada persepsi investor global.
“Stabilitas adalah fondasi. Tanpa rasa aman, investor akan menahan modalnya. Kepri adalah wajah Indonesia di perbatasan, dan sinergi yang kita bangun hari ini adalah jaminan kepastian bagi dunia usaha,” ungkap Djamari.
Narasi ini selaras dengan langkah tegas Polda Kepri yang secara simbolis menyerahkan dokumen hasil penindakan penguasaan lahan negara tanpa hak kepada Kepala BP Batam. Tindakan ini merupakan pesan tegas bahwa penegakan hukum di Kepri tidak pandang bulu, demi menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan bersih dari praktik ilegal.
Kapolda Kepri, Irjen Pol. Asep Safrudin, memaparkan bagaimana wilayah Kepri—yang dikelilingi perairan luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga—menghadapi tantangan keamanan yang unik. Kejahatan transnasional seperti penyelundupan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga sengketa lahan menjadi agenda harian aparat.
Namun, Asep menekankan bahwa pendekatan kepolisian kini tidak lagi bersifat reaktif.
“Kami mengedepankan kolaborasi. TNI, Pemerintah Daerah, dan komponen masyarakat adalah mitra strategis. Keamanan bukan hanya tugas Polri, tapi tanggung jawab kolektif untuk menjaga marwah daerah ini,” tuturnya.
Dalam arahannya, Jenderal Djamari Chaniago memberikan penekanan khusus bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai Batam harus memiliki “dampak ikutan” (trickle-down effect) bagi kesejahteraan masyarakat kecil.
Ia mewanti-wanti agar program strategis nasional tidak terganggu oleh disinformasi atau konflik sosial yang tidak perlu.
Dialog yang digelar bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama menutup rangkaian kunjungan ini. Ini mencerminkan pendekatan soft power yang dilakukan pemerintah pusat—menyadari bahwa keamanan paling efektif adalah yang lahir dari partisipasi aktif masyarakat, bukan sekadar ketegasan aparat di lapangan.
Bagi Provinsi Kepri, kunjungan Menko Polkam ini membawa optimisme baru. Dengan sinergi yang makin kokoh antara pusat dan daerah, Kepri diproyeksikan tetap menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia.
Kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan dukungan penuh dari pemerintah pusat menjadi modal kuat bagi Gubernur Kepri Ansar Ahmad serta jajaran BP Batam untuk mengeksekusi berbagai proyek strategis ke depan. Batam tidak lagi hanya sekadar pusat industri, melainkan representasi Indonesia yang mampu mengelola dinamika geopolitik perbatasan dengan matang dan profesional. (Zul)
Editor : Ramadhan
Komentar