Sorot1.id — Rencana perluasan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di seluruh wilayah Kepulauan Riau mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan.
Menurutnya, wacana yang diusulkan Gubernur Ansar Ahmad itu belum mendesak dan justru akan memperluas masalah jika tidak dibarengi dengan kesiapan yang matang.
Iman menegaskan bahwa saat ini fokus utama seharusnya bukan pada perluasan wilayah, melainkan pada optimalisasi FTZ yang sudah ada, khususnya di Bintan dan Karimun.
“Kita tidak menolak semangat perluasan FTZ, tapi mari kita jujur melihat realitas di lapangan. FTZ di Bintan dan Karimun yang sudah berstatus resmi saja masih stagnan. Jadi, yang lebih urgen adalah bagaimana mengoptimalkan pengelolaan yang sudah ada, bukan memperluas wilayah baru,” tegas Iman, Minggu (14/9/2025).
Bintan dan Karimun Masih Stagnan, Infrastruktur dan Tata Kelola Jadi Kendala
Menurut Iman, FTZ di Bintan dan Karimun belum berjalan maksimal meskipun sudah memiliki payung hukum yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024. Masalah utama yang dihadapi adalah lemahnya tata kelola, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya infrastruktur yang memadai.
“Batam berhasil tumbuh karena punya pelabuhan dan bandara internasional. Sementara itu, Bintan dan Karimun belum memiliki kesiapan infrastruktur strategis yang sama,” jelas Iman.
Ia menilai, jika FTZ diperluas tanpa dukungan infrastruktur dan tata kelola yang kuat, hal itu hanya akan mengulang persoalan yang sama.
Konsekuensi Fiskal dan Keamanan
Iman juga mengingatkan soal konsekuensi fiskal yang besar jika perluasan FTZ dilakukan.
Ia mengatakan bahwa langkah itu akan membutuhkan biaya besar, mulai dari insentif hingga pembangunan kelembagaan baru. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, akan lebih bijak jika pembiayaan difokuskan untuk memperkuat wilayah yang sudah ada.
Selain itu, aspek keamanan dan geopolitik juga menjadi perhatian. Sebagai wilayah perbatasan, Kepri rentan terhadap praktik ilegal seperti penyelundupan.
“Jika FTZ diperluas tanpa sistem pengawasan yang siap, risiko praktik ilegal bisa semakin tinggi,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa hingga kini, dampak FTZ di Bintan dan Karimun belum terasa signifikan bagi ekonomi masyarakat setempat.
Iman menekankan, solusi paling bijak saat ini adalah fokus pada pembenahan. DPRD Kepri mendorong agar kelembagaan Badan Pengusahaan (BP) di Bintan dan Karimun lebih profesional dan transparan. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti pelabuhan dan bandara juga dinilai sangat penting.
“Kita perlu berpikir realistis. Waktu, tenaga, dan anggaran harus diarahkan untuk membenahi hal-hal mendasar terlebih dahulu. Baru setelah semuanya siap, barulah kita bicara perluasan FTZ secara menyeluruh,” tutup Iman. (Zul)
Redaktur : Ramadan
Komentar