Sorot1.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna pada Rabu (10/9/2025) untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Batam Tahun Anggaran 2026. Selain itu, rapat juga mengagendakan penjelasan Wali Kota Batam mengenai perubahan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam rapat tersebut, hampir seluruh fraksi di DPRD Batam menyatakan dukungan dan persetujuan agar Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat dilanjutkan ke pembahasan di tingkat yang lebih tinggi. Fraksi Partai Nasdem, Gerindra, PDIP, Golkar, PKB, PAN-Demokrat-PPP, hingga Hanura-PSI-PKN kompak menyetujui, meskipun beberapa di antaranya menyampaikan pandangan mereka secara tertulis atau bahkan dengan pantun.
Meskipun menyetujui, beberapa fraksi memberikan catatan kritis yang menyoroti sejumlah masalah krusial di Batam. Fraksi PKS, melalui juru bicaranya Dr. M. Mustofa, memberikan pandangan paling tajam.
Ia menyoroti persoalan klasik yang dinilai dapat menurunkan daya saing Batam, yaitu banjir dan sampah.
“Investor bisa memberi persepsi negatif kalau masalah lingkungan ini tidak ditangani serius,” tegas Mustofa.
Tak hanya itu, PKS juga menyoroti data ribuan anak di Batam yang terdiagnosis diabetes, suatu kondisi yang dianggap berisiko dan harus menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan. Di sektor infrastruktur, PKS berpandangan bahwa pelebaran jalan bukanlah solusi utama kemacetan. Mereka mendorong pengembangan transportasi publik yang handal dan pembatasan operasional angkutan berat.
Di sisi ekonomi, Fraksi PKS menilai bahwa tingginya investasi di Batam belum berdampak nyata bagi masyarakat. PKS meminta agar Pemko memastikan investasi yang ada bersifat inklusif, melibatkan UMKM, ekowisata, dan program pelatihan.
Pandangan kritis juga datang dari Fraksi PKB yang disampaikan oleh ketuanya, H. Surya Makmur Nasution.
Ia menekankan agar belanja APBD harus produktif, tidak hanya menjadi beban belanja pegawai. Surya juga mendorong evaluasi terhadap program seremonial yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian warga.
Sementara itu, Fraksi PAN-Demokrat-PPP, melalui juru bicara Safari Ramadan, menyoroti pentingnya memastikan program bantuan bunga 0% untuk UMKM benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Mereka juga mendesak penyelesaian masalah infrastruktur seperti sampah dan banjir.
Dengan berbagai catatan dan pandangan tersebut, DPRD Batam pun sepakat untuk melanjutkan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. (Zul)
Redaktur : Ramadan
Komentar