Sorot1.id — Pemerintah Kota (Pemko) Batam menanggapi isu yang beredar mengenai dugaan ketidaktransparanan dalam mekanisme kerjasama dengan media. Rudi Panjaitan, juru bicara Pemko, menegaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan yang berlaku.
Pernyataan ini dilontarkan menyusul pemberitaan di salah satu media online di Batuaji yang menyebut adanya potensi perpecahan akibat kebijakan kerjasama tersebut.
“Opini yang menyebut kami menciptakan permusuhan itu tidak benar dan spekulatif. Seluruh tahapan kerjasama, dari pengumuman, pengumpulan berkas, hingga verifikasi, sudah sangat transparan dan mengikuti Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 17 Tahun 2025,” ujar Rudi, Sabtu (13/9/2025).
Rudi Panjaitan menjelaskan bahwa Pemko Batam tidak melakukan klasifikasi media secara sepihak. Menurutnya, penilaian didasarkan pada sistem poin yang tertera dalam Perwako.
Meskipun status verifikasi Dewan Pers menjadi salah satu indikator penting, Rudi menekankan bahwa itu bukanlah satu-satunya faktor penentu.
“Verifikasi Dewan Pers memang kami prioritaskan, tapi banyak aspek lain yang juga dinilai, seperti kepatuhan administratif, kualitas pemberitaan, jangkauan, dan keberlanjutan kerjasama,” tambahnya.
Rudi memastikan tidak ada perlakuan khusus atau diskriminasi terhadap media manapun. Ia juga mengajak semua pihak, khususnya para jurnalis, untuk menyampaikan masukan secara objektif dan melalui jalur yang benar.
“Kami terbuka terhadap masukan, tetapi tudingan yang tidak berdasar justru bisa merusak semangat transparansi dan reformasi yang sedang kami jalankan,” tegasnya.
Pada akhirnya, Rudi berharap kerjasama antara Pemko Batam dan media bisa dilihat sebagai bagian dari tata kelola informasi publik yang bertanggung jawab.
Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah menjalin kemitraan yang sehat, profesional, dan saling menguatkan. (Zul)
Redaktur : Ramadan
Komentar