Sorot1.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna penting pada Senin (15/9/2025).
Agenda utama rapat ini adalah mendengarkan tanggapan dan jawaban resmi dari Wali Kota Batam terhadap pandangan umum delapan fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi oleh ketiga wakil ketua dewan. Dari pihak Pemerintah Kota (Pemko) Batam, hadir Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Firmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam, Amsaar Achmad, yang berhalangan hadir. Paripurna ini turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi.
Dalam sambutannya, Plt Sekda Firmansyah menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan, kritik, dan dukungan yang telah diberikan.
Ia menegaskan bahwa semua pandangan tersebut akan menjadi bahan penting bagi Pemko dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih baik ke depannya.
Firmansyah kemudian membacakan jawaban rinci pemerintah terhadap pandangan umum dari delapan fraksi, yaitu Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi PAN-Demokrat-PPP, serta Fraksi Hanura-PSI-PKN.
* Optimalisasi Pendapatan dan Infrastruktur: Menanggapi Fraksi Partai NasDem, Pemko menjelaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah akan terus dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi pajak tanpa membebani masyarakat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk Fraksi Partai Gerindra, Pemko memaparkan langkah penataan retribusi parkir dan penguatan sistem pengelolaan sampah dengan penambahan armada.
* Transparansi dan Pemerataan Pembangunan: Terkait pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemko Batam berkomitmen pada pelaksanaan pembangunan yang transparan dan merata, baik di wilayah daratan (mainland) maupun pulau-pulau kecil (hinterland). Sementara itu, menjawab Fraksi Partai Golkar, Pemko fokus pada peningkatan layanan kesehatan, penekanan angka stunting, serta pembinaan UMKM dan penguatan pasar tradisional.
* Kesehatan, Lingkungan, dan Ekonomi: Sorotan dari Fraksi PKS dijawab dengan langkah pencegahan diabetes pada anak, penanganan kemacetan melalui transportasi publik, dan pengendalian inflasi. Menanggapi Fraksi PKB, Pemko memberikan penjelasan detail mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi Batam, tingkat pengangguran terbuka, dan langkah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
* Pendidikan, Sosial, dan UMKM: Kepada Fraksi PAN-Demokrat-PPP, Pemko menekankan komitmen peningkatan fasilitas pendidikan, perbaikan jalan, dan program subsidi bunga pinjaman 0% untuk UMKM. Terakhir, untuk Fraksi Hanura-PSI-PKN, Pemko memberikan klarifikasi terkait perlindungan sosial bagi pekerja dan pemenuhan anggaran pendidikan serta kesehatan.
Setelah agenda pembahasan APBD selesai, paripurna dijadwalkan melanjutkan agenda kedua, yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, setelah melakukan pertemuan singkat dengan pimpinan fraksi, Ketua DPRD, H. Muhammad Kamaluddin, mengumumkan penundaan agenda tersebut.
“Sesuai kesepakatan pimpinan fraksi-fraksi, agenda kedua… dinyatakan ditunda sehingga didapatkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai dasar perubahan Ranperda tersebut,” ujar Kamaluddin sambil mengetuk palu sebagai tanda persetujuan.
Dengan penundaan tersebut, rapat paripurna akhirnya dinyatakan ditutup setelah Kamaluddin membacakan beberapa perubahan agenda Komisi di DPRD. (Zul)
Redaktur : Ramadan
Komentar