JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan secara pribadi bahwa dirinya lebih memilih agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terlibat sama sekali dalam pengelolaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, termasuk dalam pelunasan utangnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab melunasi utang proyek senilai lebih dari US$7 miliar itu. Namun, pernyataan ini berbeda dengan pendapat Purbaya sebelumnya sebagai Menkeu yang menolak penyertaan APBN dalam proyek tersebut.
Setelah pernyataan komitmen Prabowo, Danantara mengungkap adanya beberapa opsi di mana APBN akan ikut serta menanggung beban proyek pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Danantara kini mengelola kekayaan BUMN, termasuk konsorsium perusahaan pelat merah yang memegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
Dua opsi yang disebutkan adalah subsidi operasional Whoosh melalui public service obligation (PSO), atau pengalihan kepemilikan maupun pengelolaan prasarana KCJB ke pemerintah.
“Kalau untuk saya, mendingan enggak bayar saya. Cuma gini, itu adalah kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain ya,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun Presiden telah berkomitmen untuk bertanggung jawab atas proyek kolosal itu, belum ada keputusan final terkait penggunaan uang negara. Namun, dia menyebut pemerintah cenderung memilih opsi untuk mengelola prasarana Whoosh, yaitu infrastrukturnya.
“Kami akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stock-nya mereka [Danantara] yang nanggung,” kata mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu.
Purbaya menekankan bahwa belum ada kesimpulan terkait keikutsertaan APBN dalam menanggung proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Akan tetapi, dia menyampaikan keinginannya untuk terlibat dalam proses negosiasi pelunasan utang KCJB dengan China nantinya.
“Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana [China] saya ikut. Saya mau lihat jangan sampai saya rugi-rugi amat, tetapi kami lihat yang terbaik buat negara ini,” ujarnya.
Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara berencana melakukan negosiasi untuk pelunasan utang KCJB dengan pemerintah China. Indonesia sempat mengutarakan keinginan untuk merestrukturisasi utang proyek Whoosh, yang dulu membengkak akibat pembengkakan biaya (cost overrun) saat pandemi Covid-19.
Pembangunan KCJB dibiayai oleh 75% utang ke China Development Bank (CDB), serta 25% dari penyertaan modal Indonesia dan China selaku pemegang saham KCIC. Kepemilikan saham Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada perusahaan patungan itu adalah 60%, sedangkan China memiliki 40% sisanya.
Tantangan dan Proses Negosiasi Utang
Proyek KCJB menjadi salah satu proyek strategis yang memerlukan penyelesaian utang yang cukup besar. Dalam beberapa waktu terakhir, pihak terkait mencari solusi terbaik untuk mengurangi beban finansial negara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah merestrukturisasi utang yang awalnya meningkat karena biaya yang melebihi perkiraan.
Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan China Development Bank (CDB) menjadi fokus utama. Tujuannya adalah untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak memberatkan pihak mana pun. Dalam proses ini, Purbaya menyatakan kesiapan untuk turut serta dalam diskusi.
Selain itu, ada pertimbangan untuk mengalihkan pengelolaan infrastruktur KCJB ke pemerintah. Hal ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada APBN. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek tersebut tetap berjalan tanpa mengganggu anggaran negara.
Peran Danantara dalam Pengelolaan Proyek
Danantara, yang kini mengelola kekayaan BUMN, memiliki peran penting dalam pengelolaan proyek KCJB. Selain mengelola saham mayoritas di PT KCIC, Danantara juga bertanggung jawab atas aspek operasional dan pengelolaan infrastruktur.
Dalam hal ini, pihak Danantara diharapkan dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan demikian, proyek KCJB dapat terus berjalan tanpa mengganggu kestabilan keuangan negara.
Kesimpulan
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) merupakan salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis. Meskipun memiliki tantangan dalam hal pengelolaan utang, pemerintah dan pihak terkait terus berupaya mencari solusi terbaik. Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan proyek ini dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Komentar