JAKARTA — Industri bahan bakar fosil kembali menunjukkan kekuatannya dalam perhelatan konferensi iklim PBB COP30 yang berlangsung di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025. Tahun ini, jumlah pelobi dari sektor energi fosil mencapai rekor tertinggi, meskipun hutan Amazon yang semakin mengkhawatirkan menjadi latar belakang pertemuan tahunan tersebut.
Menurut temuan dari organisasi Kick Big Polluters Out (KBPO), terdapat lebih dari 1.600 pelobi dari perusahaan industri fosil yang hadir di COP30. Angka ini merepresentasikan rasio 1 banding 25 dari total delegasi, meningkat 12% dibandingkan COP29 di Baku, Azerbaijan tahun lalu. Bahkan, jumlah pelobi dari industri fosil melampaui delegasi resmi dari negara mana pun.
Dibandingkan dengan jumlah delegasi resmi Filipina, pelobi energi fosil tercatat 50 kali lebih banyak. Padahal, negara kepulauan tersebut tengah menghadapi bencana topan besar bersamaan dengan berlangsungnya negosiasi iklim PBB. Pelobi energi fosil juga tercatat 40 kali lipat lebih banyak daripada Jamaika yang masih dalam proses pemulihan dampak dari Badai Melissa.
KBPO juga mencatat bahwa pelobi dari industri fosil memiliki akses dua pertiga lebih banyak ke COP30 dibandingkan seluruh delegasi dari 10 negara paling rentan iklim yang jumlahnya hanya 1.061 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran industri masih jauh melampaui negara-negara yang berada di garis depan krisis iklim.
Asosiasi dan korporasi dagang besar menjadi entitas yang mendominasi pengaruh industri fosil dalam negosiasi COP30. International Emissions Trading Association (IETA) tercatat membawa 60 perwakilan, termasuk delegasi dari raksasa minyak dan gas seperti ExxonMobil, BP, dan TotalEnergies.
“Akses belakang layar juga menjadi kanal penting bagi industri fosil untuk memperkuat pengaruh dalam negosiasi. Sekitar 599 pelobi memperoleh akses tak terbatas dari negara-negara peserta yang memungkinkan mereka masuk ke ruang-ruang inti negosiasi,” tulis KBPO.
Beberapa negara maju turut memasukkan wakil industri fosil dalam delegasi resmi mereka. Prancis membawa 22 perwakilan industri fosil, dengan lima dari TotalEnergies termasuk CEO Patrick Pouyanné; Jepang mengikutsertakan 33 pelobi, di antaranya dari Mitsubishi Heavy Industries dan Osaka Gas; sementara Norwegia membawa 17 orang, termasuk enam eksekutif senior dari Equinor, perusahaan minyak dan gas nasional negara tersebut.
“Walaupun jumlah total peserta COP30 lebih sedikit dibandingkan COP29 di Azerbaijan dan COP28 di Dubai, proporsi pelobi energi fosil justru meningkat menjadi hampir 1 dari setiap 25 delegasi yang hadir di Belem,” lanjut keterangan KBPO.
Anggota Kick Big Polluters Out, Jax Bonbon, dari IBON International di Filipina, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan pendorong krisis iklim justru memperoleh panggung untuk menawarkan solusi palsu yang mempertahankan motif keuangan mereka.
“COP30 digadang-gadang sebagai ‘COP Implementasi’, tetapi forum ini gagal melaksanakan tuntutan mendasar yang diajukan sejak lama untuk menghapus keikutsertaan perusak lingkungan dalam konferensi,” ujar Jax Bonbon.
Sementara itu, Rachitaa Gupta dari Global Campaign to Demand Climate Justice menilai kehadiran energi fosil dalam UNFCCC adalah bentuk pengkhianatan terhadap proses negosiasi karena status mereka sebagai pencemar yang memicu krisis iklim.
“Kita tahu, tahun demi tahun mereka datang ke perundingan iklim untuk melindungi keuntungan mereka, mendorong bahan bakar fosil, pasar karbon, dan berbagai solusi palsu yang membiarkan ekstraktivisme terus menghancurkan komunitas kami. COP seharusnya menjadi ruang bagi solusi rakyat, bukan taman bermain para perusak,” kata Gupta.
Indonesia termasuk satu dari banyak negara yang turut memboyong perwakilan industri fosil ke COP30. Climate Action Network (CAN) International bahkan memberikan penghargaan Fossil of the Day ke Indonesia pada Sabtu (15/11/2025) karena membawa 46 pelobi industri bahan bakar fosil ke dalam delegasi resminya, terbesar di antara negara berkembang.
Para pelobi bahkan memengaruhi intervensi Indonesia dalam negosiasi Pasal 6.4 terkait mekanisme pasar karbon. CAN International menyebut bahwa Indonesia menyalin poin-poin argumentasi para pelobi tersebut, beberapa di antaranya bahkan secara verbatim, dan menyampaikannya sebagai posisi resmi negara.
“Ini menjadi contoh paling gamblang dari penetrasi kepentingan korporasi dalam delegasi negara berkembang di COP30,” tulis CAN International.
Dalam sesi pembahasan laporan tahunan Supervisory Body Pasal 6.4, intervensi Indonesia berisi poin-poin yang identik dengan surat lobi yang menyerukan pelonggaran aturan terkait permanence, perlakuan lebih lunak terhadap reversal, dan penjagaan yang lebih longgar untuk offset berbasis alam yang berisiko tinggi.
CAN International menilai seruan ini secara langsung bertentangan dengan sains dan merusak integritas lingkungan pada saat mekanisme 6.4 justru diharapkan memperkuatnya. Surat tersebut diinisiasi oleh Conservation International yang juga mengembangkan dan menjual kredit karbon.
Surat juga ditandatangani oleh sejumlah kelompok yang mayoritas memiliki kepentingan material langsung atau tidak langsung dalam pasar karbon. Kelompok ini termasuk IETA, asosiasi industri yang dewan pengurusnya mencakup beberapa perusahaan minyak dan gas besar, dan yang membawa 58 pelobi fosil dalam delegasinya.
Indonesia juga mempromosikan pasar karbon di luar ruang negosiasi dengan menggunakan paviliunnya sebagai arena untuk menjual kredit karbon.
Komentar