Ancaman Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur
Ancaman bencana hidrometeorologi di Jawa Timur memerlukan perhatian serius, terutama pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Selain peringatan dari BMKG Juanda mengenai puncak musim hujan pada Januari–Februari 2026, pakar mitigasi bencana dan geologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Dr Ir Amien Widodo, menegaskan bahwa kondisi geologi Jatim turut memperbesar potensi terjadinya longsor dan banjir bandang.
Menurut Amien, lebih dari 80 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi. “Potensi hidrometeorologi itu jelas ada di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur. Statistik menunjukkan lebih dari 80 persen lebih bencana di kita adalah hidrometeorologi. Dengan perubahan iklim saat ini, hujan menjadi lebih besar, angin lebih besar, semuanya meningkat,” ujarnya.
Amien menjelaskan bahwa struktur geologi di banyak kawasan dataran tinggi Jatim sudah berubah drastis. Pegunungan yang dulunya tertutup hutan kini banyak dibuka menjadi kawasan permukiman, sawah, hingga destinasi tempat wisata. Padahal, hutan memiliki kemampuan alami untuk menyerap curah hujan. “Dulu hutan itu menyerap air. Tapi ketika hutan hilang, airnya mengalir ke bawah sebagai banjir dan membawa tanah menjadi longsor. Ini yang meningkatkan risikonya,” jelasnya.
Tanda Bahaya yang Perlu Dikenali
Amien menekankan pentingnya bagi warga untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain:
- Retakan yang memanjang
- Pintu rumah sulit dibuka
- Pohon miring
- Rumput tumbuh tidak normal
- Tembok retak
Ia menegaskan bahwa longsoran tidak terjadi secara mendadak. “Longsor itu tidak ujug-ujug, hampir semua kejadian longsor dimulai dengan retakan yang bisa berubah menjadi tanah gerak dan tanah ambles. Keberadaan retakan inilah memungkinkan air hujan merembes dan menjenuhi tanah lereng sehingga akan longsor,” katanya.
Jika tanda-tanda tersebut muncul, warga diminta segera melapor ke BPBD setempat untuk pemeriksaan teknis. “Satu hal penting, bahwa longsor itu tidak ujug-ujug, hampir semua kejadian longsor dimulai dengan retakan yang bisa berubah menjadi tanah gerak dan tanah ambles. Keberadaan retakan inilah memungkinkan air hujan merembes dan menjenuhi tanah lereng sehingga akan longsor,” ujarnya lagi.
Peran Manusia dalam Meningkatkan Risiko
Amien menegaskan bahwa aktivitas manusia berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko bencana geologi. “Perannya lebih dari 75 persen. Kalau pohon akar-akarnya diambil, maka tanah itu tidak terlindungi,” ungkapnya.
Ia menyoroti maraknya pembangunan villa, hotel, dan kawasan wisata di lereng-lereng curam seperti Batu dan Pacet yang tidak sesuai prinsip mitigasi bencana. “Dari sisi mitigasi jelas tidak sesuai. Puncak gunung itu seharusnya tetap berupa hutan sebagai penyerap air,” tambahnya.
Mitigasi Jangka Panjang
Untuk mitigasi jangka panjang, Amien meminta masyarakat di kawasan pegunungan untuk segera melakukan pengecekan lingkungan sekitar. Apalagi, Januari hingga Februari diprediksi menjadi puncak hujan. “Tanda-tanda longsor itu ada. Retakan memanjang, pintu rumah sulit dibuka, pohon miring, rumput tumbuh tidak normal, tembok retak. Ini harus diperiksa sekarang, jangan menunggu BPBD, karena yang sudah terjadi retakan itu yang sangat berbahaya,” tegasnya.
Amien menilai pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan detail pada retakan atau gerakan tanah, termasuk melakukan pengukuran lanjutan. “Harus ada pengecekan detail. Bisa menggunakan geolistrik untuk melihat bidang gelincir dan kondisi air di bawahnya. Kalau airnya sudah penuh, itu tinggal menunggu longsor,” jelasnya.
Untuk jangka panjang, Amien menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi. Peta rawan longsor yang sudah disusun Instasi terkait harus diturunkan ke level kabupaten untuk didetailkan. “Dari peta itu harus jelas zona mana yang membahayakan, mana yang potensi merusak jembatan, permukiman, dan sebagainya. Baru bisa dibuat langkah strategisnya,” tutup Amien.
Komentar