Kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPS untuk Pengembangan Data Statistik
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Selain itu, 37 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur juga menandatangani nota kesepahaman yang sama dengan BPS Kabupaten/Kota. Acara ini berlangsung di Malang pada hari Kamis (20/11/2025) dan bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan data dan informasi statistik.
Gus Ipul menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif pemerintah provinsi dan BPS yang telah memperkuat kolaborasi dengan melibatkan kabupaten/kota dalam menindaklanjuti Inpres No 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Menurutnya, kolaborasi ini adalah yang pertama di Indonesia. Dengan model ini, data dari tingkat kabupaten/kota dapat terhubung dengan provinsi dan Kementerian Sosial.
Penerapan model ini tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten/kota, tetapi akan menjangkau hingga tingkat desa. Di desa, selain mengelola data, ada layanan khusus yang dapat mengintervensi berbagai instansi. Mulai dari penegak hukum hingga kebutuhan masyarakat setempat yang mendesak bisa diatasi dengan model rujukan.
Peluncuran Aplikasi Singosari
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPS Jawa Timur meluncurkan aplikasi bernama Singosari. Aplikasi ini merupakan Sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi yang menampilkan kumpulan informasi fungsi sosial dan ekonomi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kedepannya, Singosari akan dimanfaatkan untuk program Posyandu Reborn yang akan digagas oleh Gus Ipul.
“Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu,” ujar Gus Ipul.
Posyandu Reborn akan memanfaatkan Pos Pelayanan Terpadu sesuai usulan Menteri Dalam Negeri, dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu. Program ini menghadirkan kolaborasi pendamping atau relawan sosial di desa, TNI, POLRI, dan instansi lain untuk memperbaiki data secara bersama-sama.
Dari posyandu yang ada di desa dapat menjadi tempat yang menghubungkan dengan Badan Pusat Statistik untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
“Jadi insyaallah Posyandu Reborn ini akan menjadi wadah bersama bagi kita semua,” tambah Gus Ipul.
Peran BPS dalam Pengembangan Data
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa BPS siap berkontribusi untuk menyajikan data statistik yang berkualitas. Ia juga menyampaikan bahwa BPS telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dengan Kementerian Sosial.
“Dari waktu ke waktu, minggu ke minggu kami terus melakukan kolaborasi yang luar biasa,” kata Amelia.
Komitmen Gubernur Jawa Timur
Gubernur Provinsi Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa data akan sangat menentukan bagaimana sasaran dari program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran. Ia juga menyampaikan komitmennya secara maksimal untuk Sekolah Rakyat karena menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.
“Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045,” pungkasnya.
Komentar