Pengumuman Resmi Bergabungnya Bupati Kukar ke Partai Gerindra
Pengumuman resmi mengenai bergabungnya Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri ke Partai Gerindra disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim). Acara ini digelar di Hotel Putri Senyiur, Samarinda, pada Minggu (23/11/2025).
Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Seno Aji menyampaikan bahwa Aulia Rahman Basri telah resmi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai berlambang Garuda. Ia juga menyampaikan selamat datang kepada Bupati Kukar yang hadir dalam acara tersebut dengan mengenakan baju putih khas Partai Gerindra.
Seno Aji, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, dalam sambutannya sempat menyebut bahwa dulu Aulia Basri memakai pakaian berwarna, tetapi sekarang sudah berubah menjadi putih. Pernyataan ini dinilai sebagai isyarat ketegasan bahwa Aulia Basri telah resmi bergabung dengan Partai Gerindra.
“Sejak beliau (Aulia) terpilih, sejak beliau dilantik menyampaikan ingin bergabung dengan kami. Akhirnya kami minta DPC tindak lanjut sehingga beliau memiliki KTA Gerindra, dan sudah kita resmikan. Ke depan di-SK-pun beliau akan tercatat,” jelas Seno Aji disela agenda Rakerda Gerindra Kaltim.
Karier Politik Aulia Rahman Basri
Aulia Rahman Basri, yang menjabat sebagai Bupati Kukar, maju dalam Pilkada Kukar 2024 menggantikan Edi Damansyah. Di Pilkada Kukar 2024, PDIP bersama Demokrat dan Gelora mengusung Edi Damansyah-Rendi Solihin. Pasangan ini bersaing dengan Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (AYL-AZA) dan Dendi Suryadi-Alif Turiadi (Dendi-Alif).
Namun, hasil dan pencalonan Edi Damansyah di Pilkada Kukar 2024 digugat ke Mahkamah Konstitusi. MK kemudian mendiskualifikasi Edi Damansyah dan memutuskan agar partai atau koalisi parpol mengganti Edi Damansyah. Selanjutnya, MK menetapkan agar KPU Kukar menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan Rendi Solihin dan dua paslon lainnya tetap mengikutinya. Hanya Edi Damansyah yang didiskualifikasi.
Aulia Rahman Basri, yang tercatat sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Kukar, menggantikan Edi Damansyah sebagai cabup Kukar. Munculnya nama Aulia Rahman Basri untuk menggantikan Edi Damansyah tanpa perdebatan. Mengingat Aulia Rahman Basri sudah banyak membantu Edi Damansyah, sehingga urusan terkait birokrasi pemerintahan Pemkab Kukar juga telah terkoneksi dengan Rendi Solihin.
Peran strategis Aulia Rahman Basri tersebut disinyalir menjadi modal kuat dirinya terusung dalam pelaksanaan PSU Pilkada Kukar 2025. Aulia Rahman Basri menegaskan dirinya bukanlah sosok yang baru muncul di tengah jalan. Melainkan sudah terlibat sejak awal dalam perumusan visi-misi Kukar Idaman yang diusung Edi Damansyah-Rendi Solihin.
Rekam Jejak Aulia Rahman Basri
Nama Aulia Rahman Basri sendiri bukanlah sosok baru di Kukar. Ia merupakan putra asli daerah yang lahir di Kota Bangun bagian Hulu di Kukar pada 23 Agustus 1985. Ia pernah menjabat sebagai Direktur RS Dayaku Raja Kota Bangun. Aulia Rahman Basri membawa berbagai inovasi di bidang kesehatan yang diusung inklusif dan terintegrasi dengan fasilitas kesehatan (Faskes) Puskesmas.
Seperti rumah sakit tanpa telapak pertama di Indonesia, menerapkan konsep tanpa layanan kelas, serta pengadaan rumah singgah bagi pasien yang berasal dari wilayah terpencil seperti Muara Muntai dan wilayah hulu lainnya. Dalam riwayat pendidikan, Aulia Rahman Basri mulai menempuh sekolah di SD 003 Kota Bangun, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Kota Bangun dan SMUN 8 Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim). Aulia Rahman Basri turut menyelesaikan pendidikan sarjana untuk meraih gelar dokter.
Setelah lulus, dirinya melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang Magister Administrasi Rumah Sakit di Fakultas Kesehatan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan. Selain menekuni di dunia kesehatan, Aulia Rahman Basri juga berkecimpung dalam dunia usaha. Pengalaman itu lantas mengantarnya untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kukar.
Dukungan Anggaran dan Program
Pengamat politik yang juga akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar menilai dinamika politik nasional dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menunjukkan keselarasan kebijakan lintas pemerintahan hingga ke daerah. Praktik politik modern tidak lagi sepenuhnya ditentukan garis ideologi partai, tetapi efektivitas koordinasi antara pejabat publik dan pusat kekuasaan.
“Perpindahan ke partai penguasa tentu memiliki keuntungan dari segi dukungan anggaran hingga programnya, di kabupaten tentu bisa diamankan, khususnya janji kampanye-nya, yang notabene membutuhkan dukungan partai berkuasa, dalam segi anggaran dan komunikasi politik jadi linear ini antara Gubernur dan Wakil Gubernur,” jelasnya, Minggu (23/11/2025) malam.
Tentu dari sisi dalam pemerintahan, hal ini menguntungkan Aulia Basri dengan bergabung ke Partai Gerindra. Meski, dalam Pilkada 2024 lalu ia diusung oleh PDIP bersama Rendy Solihin. Tetapi, terpenting memang dalam kondisi fiskal yang hampir ‘sekarat’, saat ini dibutuhkan komunikasi intens dengan partai berkuasa sebagai salah satu cara dalam merealisasi janji kampanye.
Saipul menduga, langkah Prabowo dengan mengamankan fiskal secara nasional, kini mulai berdampak pada situasi politik terkini. “Kalau dari sisi kepentingan politik itu berdampak, karena kini menggunakan jalan masing–masing. Baik Aulia dan Rendy Solihin. Kemungkinan besarnya akan menjadi rival juga di Pilkada mendatang. Tapi satu hal lain, Bupati harus punya banyak cara sehingga APBD tidak hanya membiayai kewajiban saja, tetapi janji-janji kampanye yang mesti dituntaskan, salah satunya merapat ke Gerindra sebagai partai berkuasa secara nasional dan provinsi sekarang,” katanya.
Komentar