Peran Pemerintah Aceh dalam Menghadapi Bencana
Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan Daud (HRD), menyoroti pentingnya pengoptimalan sumber daya yang dimiliki oleh Aceh untuk membantu para korban bencana. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera bertindak cepat dan efektif dalam menghadapi situasi krisis ini.
Salah satu langkah yang disarankan adalah memanfaatkan kapal-kapal yang ada di Aceh, terutama Kapal Aceh Hebat, untuk melayani rute Banda Aceh-Lhokseumawe-Langsa dan Belawan di Sumatera Utara. Hal ini dilakukan karena akses darat ke beberapa wilayah telah terputus akibat banjir dan tanah longsor. HRD menilai bahwa perahu atau kapal bisa menjadi alternatif transportasi yang lebih efisien dalam mengangkut bahan-bahan pokok ke daerah-daerah yang terisolasi.
Jalur Pelayaran sebagai Solusi
Menurut HRD, jalur pelayaran dari Banda Aceh ke Lhokseumawe, Langsa, hingga Medan akan sangat membantu mobilitas warga dalam mendapatkan kebutuhan pokok. “Truk-truk pengangkut sembako yang tertahan di Medan maupun di Banda Aceh bisa bergerak via laut,” ujarnya. Meskipun waktu tempuh melalui laut sedikit lebih lama dibandingkan jalan darat, namun ia menekankan bahwa adanya kepastian dalam pengiriman barang tersebut jauh lebih baik daripada situasi saat ini yang membuat warga menunggu tanpa kejelasan.
Kondisi Sembako yang Memburuk
Selain itu, HRD juga menyampaikan bahwa stok bahan pokok saat ini sudah sangat menipis, dan harga-harga pun melambung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah Aceh segera melakukan tindakan nyata untuk menstabilkan pasokan dan harga sembako di pasar.
Kerja Sama dengan Pihak Terkait
HRD juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara Gubernur Aceh dengan gubernur provinsi lain, seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tujuannya adalah bersama-sama mendesak Presiden untuk menetapkan status darurat bencana nasional. Dengan status tersebut, penanganan bencana akan lebih mudah dilakukan dan dikoordinasikan secara nasional.
Selain itu, ia menyarankan agar Gubernur Aceh juga berkomunikasi dengan Pangdam dan Kapolda untuk mengerahkan aparat TNI/Polri dalam membangun jembatan beiley di titik-titik krusial. Ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan mengembalikan akses transportasi ke daerah-daerah yang terkena dampak bencana.
Dampak Bencana yang Lebih Parah
Berdasarkan laporan dari relawan di lapangan, HRD menyebut bahwa dampak kerusakan akibat banjir dan tanah longsor di tiga provinsi (Aceh, Sumut, dan Sumbar) lebih luas dibandingkan bencana tsunami tahun 2004 lalu. Ia menjelaskan bahwa pada masa tsunami dulu, hanya 5-8 kabupaten di Aceh yang mengalami kerusakan parah. Jalur darat ke Medan tidak terputus, dan infrastruktur listrik serta telepon cepat pulih.
Namun, situasi saat ini berbeda. Hanya empat kabupaten saja yang selamat, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Simeulue. Sementara 19 kabupaten lainnya mengalami kerusakan parah. Meskipun jumlah korban jiwa pada bencana kali ini lebih sedikit dibanding tsunami, tetapi dampaknya terasa lebih luas dan merata di berbagai wilayah.
Pentingnya Kebijakan yang Berkelanjutan
HRD menegaskan bahwa yang dibutuhkan dari Gubernur Aceh adalah kebijakan yang berkelanjutan dalam menghadapi bencana ini. Ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan saat ini terlalu fokus pada beberapa titik saja, seperti penyerahan bantuan darurat. Namun, menurutnya, bencana ini bukanlah sekadar banjir di satu kabupaten, melainkan masalah besar yang harus ditangani secara menyeluruh.
Komentar