Sorot1.id — Di jantung Gedung Lancang Kuning Polda Kepulauan Riau, Rabu (3/6/2026), sebuah nota pemahaman tak tertulis terlihat menguat. Polda Kepri menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan, sebuah simbol pengakuan atas peran aktif aparat kepolisian dalam memastikan bahwa program perlindungan kesehatan bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan realitas yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Penghargaan yang diterima langsung oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol. Asep Safrudin, ini memicu refleksi penting: mengapa institusi keamanan harus terlibat dalam isu jaminan kesehatan? Jawabannya terletak pada visi besar tentang “Ketahanan Masyarakat”.
Dalam perspektif modern, risiko terhadap masyarakat tidak hanya datang dari ancaman fisik atau tindak kriminalitas. Kemiskinan mendadak yang dipicu oleh biaya kesehatan yang tak terduga adalah ancaman nyata bagi stabilitas sosial. Inilah yang ditegaskan oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah I, Dr. Nopi Hidayat, Apt., M.M., AAK.
“Kehadiran Polri dalam ekosistem JKN adalah akselerator,” ungkap Nopi.
Menurutnya, dukungan Polda Kepri—mulai dari integrasi fasilitas kesehatan Bhayangkara hingga pengawalan edukasi di tingkat kewilayahan—memberikan legitimasi dan aksesibilitas yang luar biasa bagi Program JKN. Sinergi ini memastikan bahwa masyarakat yang tadinya tidak terjangkau oleh sosialisasi kesehatan, kini tersentuh melalui tangan-tangan personel Polri di lapangan.
Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menekankan bahwa penghargaan ini bukanlah titik akhir. Sebaliknya, ini adalah tantangan untuk terus berinovasi.
Ia menyinggung pentingnya transformasi layanan publik yang responsif.
“Tuntutan masyarakat terhadap layanan pemerintah saat ini sangat tinggi. Polri harus bisa menghadirkan pelayanan yang tidak hanya presisi, tetapi juga terintegrasi dengan kebutuhan dasar mereka, termasuk kesehatan,” ujar Kapolda.
Hal ini senada dengan semangat yang dibawa oleh jajaran Polri dalam modernisasi layanan, di mana kepolisian kini tidak lagi berdiri sendiri sebagai penegak hukum, tetapi sebagai bagian dari jejaring pelayanan publik yang humanis.
Acara penganugerahan ini pun diwarnai dengan kegiatan praktis berupa pemeriksaan kesehatan dan skrining bagi para peserta. Bagi Polda Kepri, ini adalah wujud nyata dari kehadiran negara. Dengan memastikan seluruh personel dan masyarakat di sekitar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta JKN, angka ketidakaktifan peserta dapat ditekan.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, menegaskan bahwa komitmen ini akan terus digaungkan hingga ke tingkat polsek-polsek. Masyarakat diajak untuk memanfaatkan kanal digital seperti Polri Super Apps untuk mempermudah akses layanan. Jika ada kendala di lapangan, masyarakat didorong untuk memanfaatkan Call Center 110 yang kini tidak hanya melayani laporan kejahatan, tetapi juga menjadi simpul komunikasi bagi berbagai kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi antara Polda Kepri dan BPJS Kesehatan di tahun 2026 ini memberikan pesan yang kuat: pembangunan nasional tidak bisa dilakukan secara parsial. Keamanan tanpa kesehatan adalah rapuh, dan kesehatan tanpa rasa aman adalah sulit dicapai.
Melalui sinergi ini, masyarakat Kepulauan Riau kini memiliki jaring pengaman yang lebih kokoh. Polda Kepri telah menunjukkan bahwa seragam cokelat yang dikenakan anggotanya tidak hanya berarti penegakan hukum, tetapi juga kepedulian atas nafas dan kesehatan setiap warga. Kedepannya, pola kemitraan strategis ini diharapkan dapat terus direplikasi dan diperluas, menjadikan Kepri sebagai model wilayah dengan indeks perlindungan masyarakat yang tinggi. (Zul)
Editor : Ramadhan
Komentar