BATAM, (SOROT1.ID) – Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam menjadi saksi pertemuan intensif antara pimpinan legislatif dan perwakilan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Kamis (16/7/2026). Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa untuk menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Batam.
Di bawah komando Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, pihak DPRD membuka ruang dialog selebar-lebarnya bagi mahasiswa untuk membedah berbagai persoalan yang dianggap menjadi beban bagi masyarakat Batam.
Aksi yang dimulai dengan orasi di depan Kantor Wali Kota Batam ini membawa keresahan nyata yang dirasakan masyarakat. Mahasiswa menilai pemerintah daerah belum mampu menjawab tantangan dasar perkotaan dengan efektif.
“Kami sudah informasikan persoalan sampah ke media sosial, namun kenyataannya masih banyak sampah yang tidak terangkut,” tegas salah seorang orator di depan gedung DPRD.
Selain isu sampah, kerumitan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP bagi warga lokal juga menjadi sorotan tajam karena dinilai masih jauh dari kata efisien.
Dalam dialog bersama Kamaluddin, perwakilan BEM Fakultas Hukum UNRIKA, Anwar Gultom, secara tegas menyodorkan lima poin tuntutan strategis.
Fokus utama mereka adalah krisis air bersih, di mana mereka mempertanyakan penurunan debit air di Waduk Duriangkang secara transparan.
Mahasiswa mendesak adanya audit menyeluruh terhadap izin alokasi lahan, penghentian aktivitas cut and fill di kawasan tangkapan air, serta pelestarian hutan resapan.
“Kami ingin pemerintah transparan, apakah krisis air ini karena kemarau atau akibat rusaknya kawasan resapan air,” ujar Anwar.
H. Muhammad Kamaluddin menyambut positif keberanian mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, kritik yang disampaikan secara santun dan konstruktif adalah amunisi berharga bagi DPRD untuk menjalankan fungsinya secara maksimal.
“Ini menjadi pengingat bagi kami. Tentu ini akan kami tindak lanjuti dan menjadi pembahasan utama kami bersama seluruh anggota DPRD. Kami akan segera memanggil pihak-pihak terkait atas berbagai persoalan yang disampaikan,” ujar Kamaluddin.
Kamaluddin menegaskan bahwa DPRD berkomitmen memfasilitasi solusi dengan memanggil instansi teknis, termasuk Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir kepentingan.
Sebagai bukti keseriusan, perwakilan mahasiswa menyerahkan dokumen resmi tuntutan mereka. Dokumen ini akan menjadi landasan bagi DPRD Batam dalam mengagendakan rapat dengar pendapat dan pengawasan ketat terhadap eksekutif dalam waktu dekat. (Dan)
Editor : Ramadhan
Komentar