JAKARTA, (SOROT1.ID) — Pabrikan kendaraan seperti Mitsubishi Motors tidak hanya fokus pada pengembangan teknologi kendaraan elektrifikasi, tetapi juga berharap adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif untuk segmen kendaraan hibrida. Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita, yang menyatakan bahwa meskipun era elektrifikasi semakin masif, pasar otomotif domestik masih menantang.
“Saya tahu pemerintah sudah memulai untuk membuat penelitian internal, saya mengharapkan pemerintah memberikan dukungan untuk pemulihan pasar. Bukan hanya untuk Mitsubishi, tetapi seluruh pemain otomotif,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut Kurita, dukungan pemerintah terhadap pengadopsian kendaraan ramah lingkungan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan industri otomotif nasional. Ia menekankan bahwa jika ada dukungan dari pemerintah, maka harus diberikan secara adil dan merata, bukan hanya kepada merek tertentu atau model spesifik.
“Kalau memang ada support dari pemerintah untuk industri otomotif, itu harus secara fair. Tidak spesifik kepada brand, segmen, varian, model tertentu, tetapi harus merata karena itu akan memotivasi pasar untuk berkembang dengan lebih baik lagi,” paparnya.
Selain itu, ia berharap insentif yang diharapkan dapat segera dikeluarkan oleh pemerintah agar bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
Model hibrida terbaru Mitsubishi Xforce HEV kini menjadi tumpuan baru MMKSI untuk memperluas portofolio produk elektrifikasi yang mulai digeluti kembali di Tanah Air. Sebelumnya, perusahaan telah mengerahkan Outlander PHEV dan L100 BEV.
“Untuk target penjualan, tentu saja harus lebih besar dari sebelumnya. Untuk sekarang hingga setelah GIIAS nanti, target yang hybrid maupun ICE (Internal Combustion Engine) adalah 1.000 unit. Kita menargetkan bisa 1.000 unit per bulannya,” jelas Kurita.
Hal senada juga disampaikan oleh Vice Chairman Market Development Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto. Ia menilai kendaraan hibrida layak mendapat insentif karena memenuhi lima kriteria utama.
“Kenapa? Mobil hybrid dan plug-in hybrid maupun REEV itu tetap memenuhi lima kriteria. Pertama, mereka sudah hemat bahan bakar, mesin ICE jarang jalan dan kedua itu otomatis jadi rendah polusi,” ujar Jongkie ditemui di Kuningan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Jongkie menambahkan bahwa kendaraan hibrida lebih fleksibel dibanding mobil listrik karena masih bisa menggunakan bahan bakar minyak seperti kendaraan konvensional. Selain itu, tidak wajib menyediakan charging station yang saat ini masih kurang.
“Kemudian tidak perlu (wajib menyediakan) charging station yang kurang sekarang ini, dan harganya ini lebih terjangkau dibanding full BEV (Battery Electric Vehicle) karena kapasitas baterainya kecil,” jelasnya.
Ia juga menyinggung potensi nilai industri dari kendaraan hibrida rakitan lokal atau completely knocked down (CKD) terhadap ekosistem manufaktur otomotif nasional.
“Lalu terpenting adalah mobil-mobil hybrid ini masih banyak menggunakan komponen ICE. Jadi industri seperti pembuat knalpot dan semacamnya tidak tutup, itu kan yang terjadi di Thailand, jangan sampai begitu,” paparnya.
“Maka waktu itu kami usulkan, tolong ini mobil hybrid, PHEV, dan REEV (Range Extender Electric Vehicle). Tolong dikasih, enggak usah sama dengan BEV juga, tetapi yang penting dikasih karena ini juga bagus,” pungkas Jongkie. (***)
Editor : Ramadhan
Komentar