BATAM, (SOROT1.ID) — Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjawab kebutuhan riil masyarakat terus dibuktikan melalui langkah-langkah taktis di bidang anggaran. Pemko Batam secara resmi menyerahkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Langkah penyesuaian dokumen fiskal ini dipaparkan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di hadapan para pimpinan dan anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026). Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan terkerek naik menjadi Rp4,25 triliun, seiring dengan target pertumbuhan ekonomi Batam yang dipatok pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen.
Amsakar menekankan bahwa perubahan dokumen anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk beradaptasi dengan dinamika makroekonomi yang terus bergerak. Penyesuaian target pendapatan, pos belanja, hingga sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dilakukan agar arah pembangunan tetap berada di jalur yang tepat.
“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Amsakar.
Optimisme tingginya pertumbuhan ekonomi Batam didukung oleh ekspansi investasi yang masif, penguatan infrastruktur, serta geliat sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan pariwisata. Keberadaan kawasan strategis seperti Free Trade Zone (FTZ), KEK Nongsa Digital Park, hingga Batam Aero Technic turut memperkokoh posisi Batam sebagai episentrum investasi nasional.
Di tengah target pertumbuhan yang agresif, Pemko Batam tetap memprioritaskan stabilitas makroekonomi. Tingkat inflasi daerah diproyeksikan terjaga aman pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen guna melindungi daya beli masyarakat.
Untuk mendukung pembiayaan pembangunan, struktur pendapatan daerah mengalami penyesuaian:
-
Pendapatan Daerah diusulkan naik dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun.
-
Pendapatan Asli Daerah (PAD) didorong tumbuh sekitar 4,82 persen menjadi Rp2,706 triliun, bersumber dari perluasan basis pajak, optimalisasi pajak reklame berbasis videotron, potensi BPHTB, serta penyesuaian target opsen PKB dan BBNKB.
Sementara itu, sisi Belanja Daerah diusulkan meningkat dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun. Tambahan anggaran ini diprioritaskan secara ketat untuk mendanai sektor-sektor pelayanan dasar dan pembangunan fisik, meliputi:
-
Peningkatan sarana pendidikan dan penyediaan bus sekolah.
-
Peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan.
-
Penanganan banjir dan normalisasi drainase perkotaan.
-
Perluasan jaringan penerangan jalan umum (PJU).
-
Pengelolaan persampahan serta penyediaan utilitas permukiman.
Amsakar menegaskan, seluruh kebijakan fiskal ini bermuara pada tema pembangunan 2026, yakni “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi”, dengan prinsip utama bahwa setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Batam. (Dan)
Editor : Ramadhan
Komentar