Kasus Jaminan Pelaksanaan Palsu yang Menyeret Bank BRI dan Perusahaan Swasta
Kasus dugaan jaminan pelaksanaan (jampel) palsu yang menyeret nama Bank BRI Cabang Harapan Indah Bekasi dan PT Maga Seribu Perkasa di proyek lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bogor kini menjadi perhatian serius dari parlemen. Dugaan ini muncul setelah beredarnya dokumen jaminan yang dianggap tidak resmi dan viral di media sosial. Masyarakat pun mulai mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut, yang diduga digunakan dalam proses tender proyek infrastruktur yang menggunakan APBD Kabupaten Bogor.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anna Mu’awannah, menilai bahwa kasus ini bukan hanya masalah administratif, melainkan juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Ia mengingatkan bahwa setiap bentuk jaminan proyek yang melibatkan lembaga keuangan wajib diverifikasi secara menyeluruh sebelum disahkan, agar tidak ada peluang manipulasi dokumen oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Perbankan, (BRI Harapan Indah Bekasi) mesti klarifikasi temuan ini serta teliti, dan tentunya selektif terhadap adanya jampel yang masuk,” ujar Anna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, jika ditemukan indikasi permainan atau keterlibatan oknum dari pihak ketiga, vendor, maupun pegawai bank, maka aparat penegak hukum harus turun tangan. “Jika ada indikasi permainan maka aparat penegak hukum (Polda Jawa Barat) harus memprosesnya sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Kasus dugaan jampel palsu ini pertama kali diungkap oleh Koalisi Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gagak) yang menemukan ketidaksesuaian antara format dalam alamat korespondensi digital dokumen Jampel dengan data resmi BRI. Laporan resmi telah disampaikan ke Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) dan Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jawa Barat pada awal November 2025 untuk penyelidikan lebih lanjut.
Hasil penelusuran awal Koalisi gerakan anti korupsi menunjukkan adanya dugaan penggunaan dokumen jaminan proyek fiktif senilai miliaran rupiah pada proyek peningkatan jalan Pingku – Cikuda di bawah Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Dugaan kuat lainnya adalah investigasi awal menyebutkan bahwa dokumen tersebut tidak diterbitkan oleh BRI secara resmi, melainkan difasilitasi oleh pihak ketiga yang berperan sebagai perantara (oknum).
Diketahui bahwa BRI tidak pernah menggunakan domain www.briharapanindah.com dalam korespondensinya. Domain resmi BRI yang sah hanya @bri.co.id atau ditambah dengan nama divisi penerbit garansi di internal BRI. “Mana ada BRI pakai alamat email -dotcom-. Kami hanya menggunakan domain bri.co.id dalam korespondensi resminya dan biasanya disebutkan darimana divisinya,” ungkap AG perwakilan BRI saat dihubungi, Rabu, 29 Oktober 2025 di Kantor BRI Cabang Harapan Indah Bekasi.
Hingga kini, pihak BRI Cabang Harapan Indah Belasi belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut. Namun sumber di internal perseroan BRI pusat menyebutkan bahwa manajemen pusat tengah melakukan audit internal dan penelusuran terhadap keabsahan dokumen yang disebut-sebut digunakan dalam proyek pemerintah daerah tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa sistem pengawasan penerbitan jaminan proyek perlu diperketat, agar tidak ada ruang bagi praktik manipulatif yang berpotensi merugikan negara. Publik kini menunggu langkah tegas dari BRI dan aparat penegak hukum Polda Jawa Barat dalam mengungkap kebenaran kasus dugaan jampel palsu yang mencoreng kredibilitas sektor keuangan dan proyek pemerintah daerah.
Komentar