Perbedaan Pendapat dalam Penerus Takhta Keraton Solo
Dualisme takhta di Keraton Solo kini semakin memanas. Lembaga Dewan Adat (LDA) telah menobatkan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV pada Kamis (13/11/2025). Penobatan ini difasilitasi oleh Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan. Proses penobatan dilakukan setelah Gusti Purboyo menyatakan diri sebagai PB XIV di hadapan jenazah PB XIII.
KGPH Hangabehi membantah tudingan berkhianat yang sebelumnya dilayangkan oleh putri tertua PB XIII, GKR Timoer. Ia bahkan mengaku tidak diberitahu tentang wasiat mendiang ayahnya. Hal ini menjadi salah satu poin utama dalam perselisihan antara dua pihak yang saling bersaing untuk mengisi kursi kepemimpinan Keraton Solo.
Penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV dilaksanakan di Sasana Handrawina. Selama proses penobatan, pengamanan di sekitar Keraton Solo sangat ketat dengan kehadiran aparat TNI-Polri. Namun, hal ini tidak mencegah munculnya ketegangan antara keluarga besar keraton.
Sebelumnya, adik dari KGPH Hangabehi, KGPAA Hamengkunegoro, telah menyatakan diri sebagai Pakubuwono XIV sesaat sebelum pemberangkatan jenazah PB XIII. Putra Pakubuwono XII, KGPH Suryo Wicaksono, mengungkapkan bahwa terjadi ketegangan saat putri tertua PB XIII, GKR Timoer Rumbay, masuk ke Sasana Handrawina. Acara ini dianggap bertentangan dengan kesepakatan antara putra-putri dalem.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan. Menurut informasi, Tedjowulan merupakan raja ad interim berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
Proses Penobatan dan Perbedaan Pandangan
“Saya mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh Panembahan Agung Tedjowulan selaku pihak yang mendapat amanah dari pemerintah berdasarkan surat dari Kemenbud tanggal 10 kemarin. Dalam rapat tersebut, agendanya adalah pembacaan surat Kemendagri tanggal 10 November 2025 oleh Gusti Wandansari di depan para sentono dan putra-putri dalem PB XII dan PB XIII. Yang kedua, menjelaskan pembacaan surat Kemenbud tanggal 10 November 2025 tersebut,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, KGPH Hangabehi, atau yang juga dikenal sebagai Gusti Mangkubumi, diangkat sebagai Pangeran Pati atau calon raja. Tak lama berselang, ia dinobatkan sebagai Pakubuwono XIV. “Lalu, kemudian pada saat itu ada pelantikan putra PB XIII, yaitu Gusti Mangkubumi, sebagai Pangeran Pati atau calon raja. Sekitar seperempat jam kemudian dilakukan penobatan PB XIV yang disaksikan oleh para sentono, kerabat, maupun para sesepuh keraton. Namun, setelah penobatan tersebut selesai, terjadi geger,” tuturnya.
KGPH Hangabehi menegaskan bahwa selama ini ia tidak pernah diberi tahu adanya wasiat PB XIII terkait penerus takhta. “Jadi menyikapi masalah tuduhan mbakyu (kakak perempuan) Timoer pada saya kemarin yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga adiknya saya kira kurang pas. Karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban. Jadi saya sampai hari ini tidak diberitahu wasiat Sinuhun itu seperti apa, kemudian belum ada kesepatakan, belum diajak rembuk,” kata KGPH Hangabehi.
Ia juga mempertanyakan pengukuhan KGPAA Hamengkunegoro atau Gusti Purboyo sebagai PB XIV yang dilakukan di depan jenazah PB XIII. Menurut Hangabehi, penerus takhta Keraton Surakarta seharusnya dimusyawarahkan bersama keluarga besar. “Pada waktu di Parasdya Sinuhun mau diberangkatkan itu saya kaget tahu-tahu ada kepyakan (pengukuhan). Di situ saya bertanya kepada Gusti Timoer ‘loh ini katanya mau dibicarakan dulu, dirembuk keluarga. Kok tahu-tahu sudah ada kepyakan’,” ujarnya.
Persoalan dalam Proses Suksesi
Hangabehi menambahkan bahwa GKR Timoer pernah menyatakan akan membahas suksesi dengan keluarga inti. Namun, ia merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses itu. “Saya dalam tanda kutip di sini keluarga inti yang seperti apa saya tidak ngerti. Saya tidak tahu, tidak pernah dilibatkan di dalam keluarga inti,” ungkapnya.
Selain itu, Hangabehi menegaskan bahwa saat sejumlah pejabat pemerintah—termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Wali Kota Solo Respati Ardi—melayat PB XIII, tidak ada pembahasan suksesi. “Beliau hanya menyampaikan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan pemerintah untuk dibantu dalam hal ini. Kemudian kita menjawab kemungkinan keamanan, selama proses pemakaman sampai Imogiri bisa berjalan lancar,” terangnya.
Ia menegaskan kembali bahwa hingga saat ini belum ada rapat keluarga yang melibatkan dirinya. “Jadi di situ belum ada kesepakatan maupun belum ada rapat keluarga. Jadi di sini pemerintah hadir sebagai memberikan fasilitas apa yang diperlukan untuk persiapan upacara adat dan layon yang akan diberangkatkan kirab. Itu saja. Makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, rembukan keluarga tapi sampai detik ini tidak diajak rembukan dan tidak diberi tahu wasiatnya apa,” katanya.
Sebelumnya, GKR Timoer menyatakan bahwa pengangkatan KGPAA Hamengkunegoro sebagai PB XIV telah disaksikan oleh sejumlah pejabat pemerintah. Ia juga menyesalkan tindakan beberapa kerabat yang menggelar prosesi adat sendiri, yang dianggap bertentangan dengan kesepakatan keluarga besar putra-putri dalem PB XIII.
Komentar