Anggaran BTT Kota Tasikmalaya Hanya Tersisa Rp50 Juta
Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) milik Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini hanya tersisa sebesar Rp50 juta. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, setelah menggelar rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya di RM Sambel Hejo, Rabu (19/11/2025).
Beberapa waktu lalu, BPBD Kota Tasikmalaya menetapkan status tanggap darurat bencana selama dua pekan setelah wilayah tersebut dilanda berbagai kejadian bencana. Salah satu insiden terbaru adalah tiga rumah yang ambruk akibat longsoran TPT di Kecamatan Cipedes. Selama periode tersebut, tercatat sekitar 22 kejadian bencana yang tersebar di 184 titik, dengan 207 kerusakan rumah warga di 10 Kecamatan.
Kategori bencana yang terjadi mencakup banjir, longsor, dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrem. Namun, dalam situasi seperti ini, anggaran BTT yang tersisa hanya sebesar Rp50 juta. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemkot Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran akibat bencana.
“Jadi kaitan dengan BTT sudah cukup terbatas karena banyak hal yang perlu diselesaikan di beberapa waktu lalu. Karena BTT ini bukan hanya untuk bencana saja, tetapi juga untuk keperluan mendesak,” ujar Asep Goparullah ketika dikonfirmasi wartawan, disela-sela kegiatan, Rabu (19/11/2025).
Penggunaan anggaran BTT tidak hanya terbatas pada bencana, tetapi juga digunakan untuk perbaikan jembatan di Bantargedang yang memerlukan dana cukup besar. Saat ini, sisa anggaran BTT sekitar Rp50 juta lebih akan dialokasikan untuk BPBD. Mudah-mudahan, kegiatan yang tidak bisa terlaksana di tahun 2025 nanti dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran.
“Kita harapkan angka itu bisa dimanfaatkan untuk kedaruratan yang ada di BPBD. Kaitan dengan efisiensi 2026 kita maklumi bahwa transfer pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi juga berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi APBD kita untuk tahun depan senilai Rp1,4 triliun,” jelasnya.
Selain itu, dampak efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilakukan. Misalnya, rencana pengadaan kendaraan pemadam kebakaran (damkar) tampaknya tidak mungkin terwujud. “Memang tidak ada pengadaan unit baru, tapi untuk mobil damkar jadinya perbaikan. Kalau beli baru kan cukup mahal juga, nanti Mako yang di belakang diskominfo sedang dalam tahap pembangunan,” tambah Asep.
Dirinya menambahkan, dalam situasi efisiensi ini, pihaknya mengutamakan layanan kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur. Jadi, kegiatan yang tidak urgent akan digeser terlebih dahulu.
“Yang terpenting kita selamatkan dulu SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, ketentraman, sosial, infrastruktur. Pokoknya total ada 6 kegiatan SPM yang harus dilaksanakan,” ungkap Asep.
Dengan pengurangan anggaran di setiap daerah, ia optimis semua kegiatan utama dapat terlaksana dengan baik dan terpenuhi. “Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan SPM karena kaitannya dengan layanan publik harus diselesaikan sebaik mungkin,” ucap Asep.
Komentar