JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit fiskal Indonesia pada 2025–2026 akan sedikit lebih lebar dibandingkan target pemerintah dalam APBN 2026. Proyeksi ini didasarkan pada tekanan penerimaan negara dan lingkungan eksternal yang menantang, yang menjadi faktor utama yang perlu diantisipasi oleh pemerintah.
Dalam pernyataan resmi usai misi Konsultasi Pasal IV 2025 di Jakarta, tim IMF yang dipimpin Maria Gonzalez menyebut bahwa defisit fiskal Indonesia pada 2025 diperkirakan melebar menjadi sekitar 2,8 persen dari PDB, dan meningkat tipis ke 2,9 persen pada 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan defisit 2,7 persen PDB yang menjadi asumsi pemerintah dalam APBN 2026.
“Proyeksi ini mencerminkan pertumbuhan dan penerimaan negara yang lebih konservatif dibandingkan asumsi dalam APBN,” kata Gonzalez dalam keterangan media IMF, dikutip Rabu (19/11/2025).
Pentingnya Pengelolaan Anggaran yang Berhati-Hati
IMF menilai pengelolaan anggaran yang berhati-hati tetap penting untuk menjaga ruang fiskal, mengingat ketidakpastian global dan potensi risiko negatif yang dapat muncul sewaktu-waktu. Langkah ini akan membantu pemerintah tetap memiliki kapasitas merespons bila terjadi guncangan eksternal.
“Menjaga risiko fiskal tetap terkendali memerlukan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, pengamanan yang kuat, serta pengawasan ketat terhadap operasi kuasi-fiskal,” ujar Gonzalez.
Selain itu, IMF juga menekankan perlunya mobilisasi pendapatan yang lebih kuat, sekaligus memastikan kualitas dan efisiensi belanja pemerintah. Hal ini diperlukan agar sumber daya negara dapat digunakan secara optimal dan memberikan dampak yang maksimal bagi rakyat.
Ekonomi Tetap Tangguh, Tapi Risiko Meningkat
Dalam laporannya, IMF mencatat perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan meski dihadapkan pada tekanan global. Pertumbuhan diperkirakan stabil di 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026, didukung kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai tepat.
Inflasi inti disebut bergerak menuju titik tengah target, sementara cadangan devisa tetap berada di level yang “nyaman”. Namun, IMF menggarisbawahi bahwa risiko global masih “condong ke sisi negatif”. Ketegangan perdagangan, volatilitas pasar keuangan, dan ketidakpastian ekonomi dunia menjadi ancaman utama.
Dari dalam negeri, perubahan kebijakan yang besar tanpa pengaman memadai juga dapat meningkatkan kerentanan.
Langkah BI Diapresiasi
IMF menilai langkah Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga 150 basis poin dan peningkatan likuiditas sebagai kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan kredit secara bertahap.
“Ke depan, masih ada ruang penurunan suku bunga lebih lanjut. Besaran dan kecepatannya harus bergantung pada data, serta mempertimbangkan kebutuhan menjaga ruang menghadapi guncangan eksternal,” kata Gonzalez.
IMF juga menilai fleksibilitas nilai tukar perlu dipertahankan untuk menyerap guncangan. Intervensi nilai tukar dinilai tetap bisa dilakukan mengingat pasar valas Indonesia yang relatif dangkal, tetapi harus tetap memperhatikan kebutuhan menjaga cadangan devisa.
Perlu Reformasi Struktural
IMF menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Namun, capaian tersebut membutuhkan reformasi struktural yang lebih ambisius, termasuk penguatan infrastruktur, pengurangan hambatan perdagangan, peningkatan integrasi global, serta perbaikan tata kelola.
“Pendalaman integrasi perdagangan dan upaya mendorong produktivitas lintas sektor dapat menjadi pendorong penting bagi tujuan Indonesia menjadi negara maju,” kata Gonzalez.
IMF juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperluas perjanjian perdagangan (termasuk dengan Kanada dan Uni Eropa) serta pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat.
Komentar