Sorot1.id — Konflik perebutan hak fasilitas sosial (fasos) di Perumahan Tiban Harmoni memanas setelah pimpinan pengembang, PT Mitra Bintan Sukses, memilih absen dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar DPRD Kota Batam, Jumat (3/10/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE, MM, bertujuan mendesak realisasi penyediaan fasos dan fasum yang menjadi hak warga. Alih-alih hadir, pengembang hanya mengirimkan surat yang berisi janji.
Warga yang diwakili oleh Ketua RW dan RT kembali menyuarakan kekecewaan mereka karena fasilitas dasar seperti taman bermain dan sarana tempat ibadah belum tersedia. Mereka mendesak agar lahan segera diserahkan agar Pemkot dapat memulai pembangunan.
Menanggapi ketidakhadiran pengembang, Budi Mardiyanto menegaskan bahwa fasos adalah hak tak terpisahkan bagi setiap pembeli rumah. Ia mengingatkan bahwa pengembang tidak bisa terus-menerus menunda kewajiban ini.
“Fasos ini adalah hak warga. Mereka (pengembang) meminta waktu karena ada pekerjaan yang belum selesai, seperti drainase dan jalan, namun mereka berjanji akan menyerahkan lahan fasum dan fasos tersebut kepada Pemerintah paling lambat akhir bulan Desember tahun ini,” ujar Budi, membacakan poin penting dari surat pengembang.
Untuk mencegah janji pengembang kembali meleset, Budi Mardiyanto memerintahkan Camat Sekupang dan Lurah Tiban Baru untuk segera mendata secara rinci kebutuhan fasos dan fasum warga. Hasil pendataan ini akan diusulkan agar masuk dalam anggaran pembangunan pemerintah.
Di akhir rapat, Budi menekankan komitmennya sebagai pimpinan dewan untuk mengawal isu ini hingga tuntas.
“Saya sendiri tentu akan mengawal ini agar warga dapat menikmati fasum dan fasos di Komplek mereka,” tegas Budi, sekaligus meminta aparatur pemerintahan setempat untuk proaktif memfasilitasi usulan warga ke dinas terkait. DPRD Batam memastikan pengawasan akan terus dilakukan hingga aset diserahkan dan pembangunan dimulai. (Zul)
Redaktur : Ramadan
Komentar