BATAM, (SOROT1.ID) — Kebijakan nasional yang tengah berjalan di tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari kelompok pemuda di daerah. Jajaran pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Batam mendatangi Gedung DPRD Kota Batam pada Senin (22/6/2026) sore guna menyuarakan desakan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa yang tiba dengan berbagai atribut organisasi tersebut langsung melakukan orasi secara bergantian di halaman gedung. Aksi ini merupakan respons kolektif dari PMII di tingkat pusat hingga daerah yang melihat perlunya pembenahan sistemik dalam eksekusi program-program strategis kabinet, agar tidak terjadi ketimpangan anggaran maupun distribusi di lapangan.
Ketua PC PMII Kota Batam, Suhardi, menegaskan bahwa kedatangan mereka ke rumah rakyat ini bermuatan tuntutan objektif. Mahasiswa memandang ada beberapa celah dalam pelaksanaan program nasional di daerah yang memerlukan pengawasan ketat, baik dari sisi transparansi anggaran, pemenuhan standar gizi, hingga pelibatan vendor lokal.
“Aksi ini bukan sekadar gerakan tanpa dasar, melainkan bagian dari gerakan nasional PMII sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kondisi bangsa saat ini. Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kinerja kabinet dan berbagai kebijakan makro, terutama program MBG yang anggarannya sangat besar agar tepat sasaran,” ujar Suhardi tegas.
Selain menuntut evaluasi program pusat, mahasiswa juga meminta agar perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam dihadirkan di lokasi aksi. Hal ini dimaksudkan agar ada komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah untuk memastikan program nasional tersebut berjalan bersih di Batam.
Aspirasi PMII tersebut diterima langsung oleh anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Dr. Muhammad Mustofa, SH, MH. Mustofa yang menemui langsung mahasiswa di lapangan menyatakan sepakat bahwa setiap kebijakan besar pemerintah wajib dikawal oleh fungsi kontrol mahasiswa.
“Sebagai bagian dari checks and balances dalam sistem demokrasi, tuntutan dari PMII ini sangat berdasar dan menjadi catatan penting. Kami di DPRD Batam berkomitmen untuk meneruskan berkas tuntutan ini ke kementerian terkait dan instansi pusat melalui mekanisme kedewanan yang berlaku,” tutur Mustofa. (Dan)
Editor : Ramadhan
Komentar