BATAM, (SOROT1.ID) — Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan komitmen kuatnya dalam menghadirkan tata kelola anggaran yang akuntabel, transparan, dan berorientasi langsung kepada masyarakat. Arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dirancang secara ketat berbasis kinerja dan kemanfaatan, memastikan setiap program belanja daerah memberikan hasil yang nyata dan terukur.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Batam TA 2027. Rapat paripurna krusial ini digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
Apresiasi Catatan Fraksi dan Penguatan Akuntabilitas Belanja
Dalam pemaparannya, Amsakar menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan, catatan kritis, dan pandangan konstruktif yang diberikan. Seluruh catatan tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar selaras dengan kebijakan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta kemampuan fiskal daerah.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar di hadapan para pimpinan dan anggota dewan.
Ia menekankan bahwa efisiensi dan efektivitas belanja akan menjadi panglima. Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam kini diwajibkan memiliki target kinerja yang jelas, indikator terukur, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab yang kompeten, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat.
Pilar Utama APBD 2027: Dari Pengendalian Banjir hingga Pembangunan Hinterland
Dalam struktur APBD 2027, Pemko Batam mematok sejumlah prioritas utama yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, pengendalian banjir, penataan persampahan, hingga pemulihan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur diarahkan agar menjangkau seluruh wilayah secara adil, termasuk kawasan penyangga (hinterland). Pemko Batam menyiapkan alokasi khusus untuk pembangunan serta peningkatan ruas jalan, jembatan, penambahan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), hingga fasilitas dasar di wilayah daratan (mainland) maupun pulau-pulau penyangga.
“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” terang Amsakar.
Sementara itu, persoalan penanganan banjir dan sampah digarap melalui skema terpadu. Mitigasi banjir dilakukan lewat normalisasi saluran drainase, pengerukan sedimentasi, penguatan sistem pompa, dan perlindungan daerah resapan. Di sektor persampahan, pengelolaan diperkuat dari hulu ke hilir—mencakup pembangunan TPS 3R, kelanjutan landfill TPA, hingga penambahan armada truk sampah yang melayani sembilan kecamatan.
Perluasan Akses Pendidikan, Jaminan Kesehatan, dan Kuota Tenaga Kerja Lokal
Di bidang pendidikan, anggaran difokuskan untuk memperluas akses dan mutu melalui beasiswa bagi siswa tidak mampu, distribusi seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD-SMP (negeri dan swasta), beasiswa mahasiswa hinterland, hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Untuk sektor kesehatan, fokus diarahkan pada penguatan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan sarana prasarana puskesmas dan RSUD Embung Fatimah, serta pemenuhan tenaga medis dan ketersediaan obat yang merata.
Tidak kalah penting, sektor ketenagakerjaan dan ekonomi kerakyatan mendapat perhatian khusus. Melalui MoU yang telah ditekan bersama 30 perusahaan besar dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Pemko Batam mengawal komitmen penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal, di samping program pemberdayaan UMKM dan kemudahan perizinan usaha.
Menutup pidatonya, Amsakar menegaskan kembali bahwa tolok ukur kesuksesan pembangunan daerah bukan terletak pada besarnya angka penyerapan anggaran, melainkan seberapa besar dirasakannya perubahan positif oleh masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegas Amsakar.
Pemko Batam berharap pembahasan lanjutan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan lancar, konstruktif, dan tepat waktu, sehingga dokumen anggaran yang disahkan benar-benar solutif bagi kemajuan Kota Batam.
