Sorort1.id — Kepala LPKA Kelas II Batam bersama jajaran pimpinan mengikuti Pengarahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi) yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, melalui konferensi video Zoom. Kegiatan ini merupakan konsolidasi nasional untuk memastikan keseragaman langkah dan integritas seluruh jajaran Pemasyarakatan, Selasa (25/11/2025(.
Dalam arahannya, Dirjen Mashudi secara tegas menetapkan enam prioritas strategis yang wajib ditindaklanjuti segera oleh seluruh UPT Pemasyarakatan:
1. Anti-Korupsi: Penegasan larangan keras terhadap segala bentuk pemerasan dan pungutan liar (pungli).
2. Keamanan Maksimal: Perintah untuk memperkuat pengawasan dan mencegah insiden pelarian WBP/Anak Binaan.
3. Transparansi & Digitalisasi: Peningkatan kualitas sistem Inkompasindo dan optimalisasi layanan Wartelsus.
4. Kesiapan Regulasi Baru: Mempersiapkan diri secara total untuk implementasi KUHP yang baru.
5. Perencanaan Anggaran: Persiapan matang pelaksanaan Bahan Makanan tahun 2026.
6. Validitas Data: Menjaga ketelitian dalam pendataan Remisi Natal.
Dirjen Mashudi menutup arahan dengan menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas sebagai kunci keberhasilan layanan Pemasyarakatan.
Menyambut arahan tersebut, Kepala LPKA Kelas II Batam menyatakan kesiapan untuk segera menginternalisasi dan menjalankan semua instruksi. LPKA Batam berkomitmen menerapkan zero toleransi terhadap praktik pemerasan dan akan memperketat pengawasan keamanan di lingkungan LPKA.
“Arahan ini adalah momentum penting untuk memastikan langkah kita sejalan dengan kebijakan pusat. LPKA Batam siap menjalankan tugas dengan efektif, akuntabel, dan mengedepankan integritas tinggi,” tegas Kepala LPKA Batam.
Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi energi pendorong bagi seluruh jajaran Pemasyarakatan Batam untuk menjadi lebih solid dan profesional dalam menghadapi dinamika tugas ke depan.
Komentar