BATAM, (SOROT1.ID) — Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mendadak riuh oleh kehadiran puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (17/6/2026). Kehadiran kaum intelektual yang mengenakan jaket almamater dari berbagai perguruan tinggi ini bertujuan untuk melakukan aksi unjuk rasa (unras) guna menyoroti rapor merah sejumlah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Aksi yang berlangsung di tengah pengawalan aparat ini akhirnya ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin. Dialog yang berlangsung di ruang serba guna DPRD Batam tersebut berjalan dengan tensi yang cukup dinamis, di mana para perwakilan mahasiswa secara bergantian membongkar sejumlah kebijakan yang dianggap memboroskan anggaran negara (APBN dan APBD).
Salah satu poin krusial yang memicu gelombang protes ini adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menilai program yang menyedot anggaran besar tersebut perlu dievaluasi total. Terlebih lagi, sentimen publik saat ini sedang tersedot oleh proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyeret sejumlah oknum pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN). Bagi mahasiswa, hal ini menjadi sinyal kuat adanya celah kebocoran anggaran pada program primadona tersebut.
Tak hanya MBG, keberadaan Program Koperasi Merah Putih juga dipertanyakan kegunaannya. Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepri menilai program ini belum memberikan output konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput. Mereka khawatir, program ini hanya menjadi seremonial belaka yang berujung pada pemborosan uang rakyat. Tuntutan ini semakin dipertegas dengan penolakan keras mereka terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai akan memicu efek domino terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.
Mendengar rentetan kritik tajam tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menyambut baik kontrol sosial yang dilakukan oleh elemen mahasiswa. Kamaluddin menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang ditunjukkan pemuda adalah pilar penting dalam demokrasi.
“Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Kami yakin pemerintah mendengarkan aspirasi ini dan akan mengevaluasi program-program yang ada,” ujar Kamaluddin di hadapan massa mahasiswa. Ia juga berjanji akan membawa poin-poin tuntutan ini ke meja dewan untuk dikoordinasikan dan diteruskan ke pemerintah pusat.
Di penghujung aksi, mahasiswa menyodorkan dokumen berisi pakta integritas dan lembar aspirasi tertulis. Mereka mendesak Ketua DPRD Batam untuk membubuhkan tanda tangan di atas dokumen tersebut sebagai bukti autentik bahwa parlemen Batam berdiri bersama suara mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. (Dan)
Editor: Ramadhan
Komentar